Pemprov Bali Minta Holywings Tunda Operasionalnya, Ini Sebabnya

AYOMEDAN.ID -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali meminta Holywing yang kini ganti nama jadi Atlas Beach Fest untuk menunda operasionalnya.

Alasan penundaan operasional Atlas Beach Fest karena berkaitan dengan perizinan yang belum lengkap.

Sekretaris Daerah (Sekda) Dewa Made Indra mengatakan jika izinnya belum lengkap maka operasional Atlas Beach Fest harus ditunda dulu.

"Kalau izinnya tidak ada kan operasinya tidak boleh, itu tidak sah," kata Dewa MadeIndra di Denpasar, Sabtu, 23 Juli 2022.

Baca Juga: Gerainya Ditutup, 3.000 Karyawan Holywings Masih Digaji Hotman Paris

Indra mengatakan, saat ini Gubernur Bali telah mengutus Dinas Pariwisata untuk memeriksa izin secara hukum dan operasional beach club yang salah satu pemegang sahamnya adalah pengacara Hotman Paris.

"Karena Holywings (Atlas Beach Fest) ini kan masih ada masalah di daerah lain, kita tentu harus klarifikasi cek dulu Dinas Pariwisata sudah ditugaskan oleh Pak Gubernur. Di cek apakah yang di sini ada kaitannya dengan yang bermasalah di daerah lain," ujar Indra kepada media.

Ia mengaku, tak mengetahui secara teknis, namun sejauh ini pihak Pemprov Bali masih melakukan koordinasi karena permasalahan yang berkaitan dengan hukum dikhawatirkan akan berefek kepada pariwisata Bali, juga menjadi pertanyaan alasan operasionalnya.

Sebelumnya Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai terlebih dahulu mengungkap soal kurangnya izin beach club di Kawasan Canggu, Kuta Utara tersebut.

Perizinan usaha yang berkaitan dengan pariwisata terintegrasi elektronik atau OSS dilengkapi dengan Permen Pariwisata Nomor 4 tahun 2021, dimana terdapat 26 perizinan kewenangan kabupaten yang ditarik ke provinsi.

Ketika Nyoman Rai berkoordinasi dengan Dinas Perizinan, dikatakan bahwa izin Atlas Beach Fest belum diproses maupun terbit.

Ia menyebut dari legalitas formal sudah tidak memungkinkan, karena pihaknya telah mendapat informasi dari Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata, dan Satpol PP.

Selain itu DPRD Provinsi Bali ini mempertanyakan soal izin alkohol serta makanan dan minuman yang dijajakan, mengingat penting untuk mendapat izin dari Dinas Kesehatan, termasuk Dinas Pariwisata.