Protes Meluas, Sri Lanka Berlalukan Keadaan Darurat Ketiga Kalinya

AYOMEDAN.ID -- Akibat aksi protes yang semakin meluas, Si Lanka kembali memberlakukan keadaan darurat untuk ketiga kalinya.

Penjabat presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengumumkan keadaan darurat dan memberlakukan jam malam di provinsi barat, Rabu, 13 Juli 2022.

Keadaan darurat ditetapkan ketika protes meluas di beberapa wilayah setelah Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri dari negara pulau yang dilanda krisis.

Sekretaris Pers Kantor perdana menteri, Dinouk Colombage mengatakan Ranil Wickremesinghe selaku penjabat presiden telah memberlakukan hal tersebut.

Baca Juga: Tak Tepati Janjinya Mengundurkan Diri, Presiden Sri Lanka Kabur ke Maladewa

Ranil Wickremesinghe, dalam kapasitasnya sebagai penjabat presiden, telah mengumumkan keadaan darurat dan memberlakukan jam malam di provinsi barat," katanya, dikutip dari republika.co.id.

Ini adalah ketiga kalinya keadaan darurat diberlakukan di negara itu.

Keadaan darurat negara diberlakukan setelah Rajapaksa memegang kekuasaan pada Mei di tengah protes di seluruh negeri karena krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengakibatkan kekurangan bahan bakar, kerawanan pangan, dan inflasi yang meroket.

Pada Rabu, Presiden Gotabaya Rajapaksa terbang keluar dari Sri Lanka ke Maladewa ketika negara itu terperosok dalam krisis ekonomi dan politik yang mendalam.

Dia melarikan diri pada hari dia dijadwalkan untuk menyerahkan pengunduran dirinya dari jabatan perdana menteri dan memberi jalan bagi pemerintahan semua partai.

Rajapaksa (73 tahun) ditemani oleh istri dan dua pengawalnya saat dia terbang ke negara tetangga Maladewa.

Baca Juga: Presiden Sri Lanka tak Tepati Janji, Ternyata Ia Tidak Mengundurkan Diri

Setelah berita penerbangan presiden menyebar, ribuan orang berkumpul di lokasi protes utama di Kolombo meneriakkan "Gota pencuri, Gota pencuri", merujuk padanya dengan julukan.

Ratusan pengunjuk rasa lainnya menyerbu kantor perdana menteri, menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe.