AYOMEDAN.ID - KLB PSSI tinggal menghitung hari untuk dilaksanakan. Agenda untuk pemilihan ketua, wakil ketua, serta anggota Exco PSSI itu digelar pada 16 Februari 2023.
Menjelang agenda tersebut, Koordinator Save Our Soccer (SOS) Akmal Marhali menilai, manuver para pejabat negara untuk kepentingan KLB PSSI bisa berujung pada sanksi FIFA.
Ada nama-nama pejabat negara yang masuk ke dalam bursa pencalonan ketua umum, wakil ketua umum, hingga anggota Exco PSSI setidaknya ada empat orang.
Mereka antara lain Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti yang mencalonkan untuk posisi ketua umum PSSI.
Baca Juga: Jelang KLB PSSI, Agenda Kongres Kerap Diwarnai Money Politic: Nomor Piro, Wani Piro!
Lalu Menpora Zainudin Amali untuk posisi wakil ketua umum PSSI, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Jhon Wempi Witempo untuk posisi anggota Exco PSSI.
"Manuver kebablasan yang dilakukan pejabat negara untuk memenangkan kontestasi pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Exco PSSI yang akan digelar pada 16 Februari 2023 bisa berujung sanksi FIFA," kata Akmal lewat Instagram @akmalmarhali20.
Dia mengatakan bahwa hal ini pernah dirasakan oleh India. Pada 15 Agustus 2022, India pernah disanksi oleh FIFA karena intervensi pemerintah dan pengadilan dalam pemilihan pengurus federasi sepak bolanya.
"India melanggar Statuta FIFA pasal 15 dan 19 yang menyebutkan bahwa federasi sepakbola tidak bola ada intervensi pihak ketiga. Termasuk pemerintah," katanya.
Baca Juga: KPK Diminta Turun Tangan, Agenda FGD Kemenpora Dituding Suksesi Calon Pejabat di KLB PSSI
Akmal sendiri mengamati bahaya tersebut bisa terjadi untuk sepak bola Indonesia karena "manuver" para pejabat negara yang mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan tersebut.
Akmal menyontohkan seperti tim sukses (timses) Erick Thohir yang mencatut pencalonan sang menteri BUMN atas perintah istana dengan mambawa nama Presiden Jokowi.
"Erick Thohir disebut timsesnya seperti Iwan Budianto, Yunus Nusi, Juni Rachman, Ferry Paulus, dan Pieter Tanuri adalah perintah istana alias Presiden Jokowi saat meminta dukungan kepada para voter," kata dia.
Akmal mengatakah hal tersebut sebagai contoh intervensi yang melanggar Statuta FIFA pasal 15 dan 19 karena adanya intervensi pihak ketiga.