Sebut Ada Kesamaan Pola Kasus Pembunuhan Brigadir J, Pakar Hukum: KM50 Bisa Dibuka Kembali

Maka, kalau kesalahan besar itu tidak ada, Mudzakir menegaskan tindakan aparat yang mencegat dan memaksa hingga terjadi penembakan yang menewaskan anggota FPI adalah ilegal.

"Kalau ini dikatakan ilegal, maka bisa dibuka kembali perkaranya untuk diluruskan ke publik," tegasnya.

Sebagai ahli hukum pidana, Mudzakir mengingatkan jangan sampai negara ini menyimpan cacat sejarah penegakan hukum. Yakni, terdapat proses mengadili seseorang dengan bukti-bukti yang tidak akurat, sehingga melahirkan peradilan yang tidak semestinya. Ia menyebut pihak keluarga korban dari FPI bisa meminta penjelasan kembali soal ini.

Baca Juga: Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Dihentikan, Pengacara Brigadir J Apresiasi Langkah Polisi

"Bisa dibuka kembali jika bisa dibuktikan adanya indikasi peradilan sesat itu, mungkin dengan barang bukti dan alat bukti bahwa terjadinya rekayasa kasus. Dan menjelaskan korban bukan pelaku yang sesungguhnya," jelas Mudzakir.

Caranya, pintu masuknya ada di Komnas HAM, karena ada proses pengadilan yang menyesatkan. Karena terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparatur negara. Apalagi dikatakan kasus KM50 ini unlawful killing. Dengan terkuaknya kasus Brigadir J, Mudzakir menilai semestinya Komnas HAM juga harusnya mulai mencurigai lagi di kasus KM50. Komnas HAM bisa melihat ulang apakah ada proses yang salah dengan penanganan kasus KM50 sebelumnya.