AYOMEDAN.ID -- Kebijakan pemerintah yang menerapkan skema Work From Home (WFH) tidak begitu berjalan mulus.
Hal ini dibuktikan dengan hasil survei yang menunjukan 30 persen ASN tidak melakukan aktivitas atau tidak bekerja sama sekali saat WFH.
Hal tersebut diungkapkan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana.
Bima menjelaskan, survei itu dilakukan ketika pemerintah menerapkan kebijakan 100 persen WFH selama tiga bulan pada masa awal pandemi Covid-19.
Baca Juga: Gubernur Sumut Terima Anugerah KPAI 2022
Hasilnya, 30 persen ASN mengaku bekerja lebih berat saat WFH, 40 persen menganggap beban kerjanya sama seperti saat work from office (WFO), dan 30 persen sisanya tidak menjawab survei tersebut.
"Sebanyak 30 persen sisanya tidak menjawab mungkin (karena pekerjaannya) lebih ringan atau tidak bekerja, ya. Jadi dari data itu saja kita tahu, 30 persen ASN nggak ngapa-ngapain," ungkap Bima dalam Rakornas Kepegawaian yang ditayangkan secara virtual, Kamis, 21 Juli 2022, seperti dilansir dari Republika.co.id.
Menurut Bima, kalau 40 persen ASN yang mengaku beban kerjanya sama saja itu dipaksa bekerja lebih banyak lagi, maka jumlah ASN yang "nggak ngapa-ngapain" akan jadi lebih besar. Mungkin, separuh dari ASN bakal tidak bekerja.
"Jadi ASN kita itu terlalu banyak. Tapi tidak punya kompetensi kerja yang cukup," kata Bima.
Untuk diketahui, jumlah ASN kini sekitar 4,25 juta orang. Terdiri atas 3,9 juta PNS dan 351 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Menurut Bima, banyaknya ASN yang tidak bekerja saat WFH ini terjadi karena ketidakmampuan mereka menggunakan teknologi digital.
Mereka beralasan sudah tidak bisa mempelajari teknologi digital karena sudah berusia lanjut.
"Ada yang mengatakan, 'kami tidak mampu, Pak, untuk mempelajari digital, kami sudah tua'. Itu mungkin bukan tidak mampu, tapi tidak mau belajar," kata Bima tegas.
Bima mengatakan, permasalahan baru muncul ketika pemerintah kembali menerapkan skema WFO.