AYOMEDAN.ID--Buruh yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI akhirnya membubarkan diri. Mereka menolak UU Omnibus Law.
Menurut buruh, UU Ciptaker tersebut merugikan kaum buruh, oleh karenanya mereka menolak keras UU Ciptaker.
Demo yang dilakukan kali ini diklaim jumlahnya belum seberapa, mereka mengancam akan membawa massa lebih besar lagi hingga melumpuhkan Jakarta.
Baca Juga: Ferdy Sambo Ditetpkan Sebagai Tersangka, Kasus Dugaan Pelecehan Istrinya Diminta Tetap Diproses
Melansir dari republika.co.id, massa unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah elemen buruh pada Rabu (10/8/2022), akhirnya membubarkan diri dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta sekitar pukul 18.00 WIB. Sebelum bubar, Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat.mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar lagi.
"Bulan depan kita pastikan aksi lagi dengan jumlah massa yang lebih besar lagi dari sekarang. Jakarta kita lumpuhkan ketika semua buruh bersatu mencabut Omnibus Law. Setuju?” kata Jumhur yang diikuti teriakan setuju dari para buruh, Rabu (10/8/2022).
Awalnya dikabarkan para buruh diterima audiensi oleh sejumlah anggota dewan. Namun, mereka sepakat untuk menolak pertemuan dengan perwakilan DPR.
Baca Juga: Ditetapkan Jadi Tersangka, Ferdy Sambo Terancam Hukuman Mati
"Kita pimpinan buruh tadi sepakat tidak ingin kompromi dengan DPR," ujarnya.
Sebelumnya penolakan audiensi dengan perwakilan DPR juga disampaikan Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos. Nining menegaskan, buruh tidak akan bernegosiasi dengan DPR.
"Tidak ada negosiasi dengan DPR RI, kecuali sudah ada pernyataan dari wakil rakyat cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja," ungkapnya.
Nining mengatakan, bahwa sebenarnya rakyat telah mengingatkan DPR terkait dampak buruk Undang-undang Ciptaker tersebut. Hanya saja, anggota dewan seolah-olah tidak menghiraukan aspirasi rakyat yang menolak Undang-undang Cipta Kerja.
Baca Juga: Vegan dan Vegetarian ternyata Berbeda Loh, Simak Ini Penjelasannya
"Siapa yang rugi Omnibus Law? Rakyat. Karena Omnibus Law sejak sebelum lahir telah diingatkan oleh gerakan rakyat tapi wakil rakyat dan istana pura-pura tidak mendengar kawan-kawan," tegas Nining dalam orasinya di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (10/8).