Bos Judi Online Terbesar di Sumut Dijerat Pasal TPPU, Polisi Juga Usut Aliran Uang Apin BK

AYOMEDAN.ID—Polda Sumatra Utara akan mengusut aliran uang bos judi online Apin BK. Penelusuran aliran uang tersebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tidak hanya itu, polisi pun meminta bos judi online terbesar di Sumut itu pulang ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Baca Juga: Perairan Lampung Berpotensi Terjadi Gelombang Setinggi 6 Meter, BMKG Imbau Masyarakat Waspada

"Polda Sumut gandeng PPATK menelusuri aliran perbankan kasus judi online milik ABK," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Jumat (22/9/2022).

Melansir dari suarasumut.id jaringan suara.com Bos judi online Apin BK sendiri dijerat pasal Tindak Pidana Pencuian Uang (TPPU). Menurut Hadi, TPPU itu merupakan suatu perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan sah.

"Ini adalah rangkaian penyidikan yang dilakukan berkenaan dengan penerapan Pasal TPPU pada kasus tersebut," ujar Hadi.

Baca Juga: Demonstrasi Tolak BBM, Polisi Siapkan Skema Pengalihan Lalu Lintas di Sekitar Patung Kuda

Dalam membongkar transaksi judi online di Sumatra Utara pihaknya telah menetapkan sebanyak dua orang tersangka diantaranya adalah Apin BK alias Jonni selaku pemilik tempat judi tersebut dan anak buahnya Niko Prasetia sebagai pimpinan operator judi online.

Apin BK hingga kini masih menjadi buruan petugas. Polda Sumut juga sudah berkoordinasi dengan Bareskrim dan Divhubinter untuk mengeluarkan Red Notice terhadap bos judi online Apin BK.

Baca Juga: Link Siaran Langsung Persijap Jepara vs FC Bekasi City di Liga 2 Hari Ini

Untuk Apin BK, kata Hadi, pihaknya tak hanya menjerat dengan pasal perjudian. Bos judi online itu juga bakal dijerat dengan pasal TPPU

"Kami himbau saudara Apin kembali ke Indonesia dan memepertangjawabkan serta menyelesaikan masalah Hukumnya," sebut Hadi.

Baca Juga: Pertahankan Eksistensi Koran, Edy Rahmayadi Kampanyekan Gerakan Membaca Koran