Agenda FGD Menpora Minus Pendukung Erick Thohir, KPK Diminta Awasi Calon Pejabat PSSI

Baca Juga: Calon Penggawa Timnas Indonesia, PSSI Kirim Iqbal Gwijangge dan Eriko Sulastiano ke Puskas Akademi

Inpres itu berisikan tentang Percepatan Pembangunan Sepakbola Nasional. "Menarik, tiba-tiba menpora buat FGD Inpres yang dikeluarkan sejak 2019," katanya.

"Kemana saja selama ini. Makin menarik FGD tidak mengundang semua klub di pulau Sumatera. Hanya 10 Asprov dan 9 klub yang tercatat sebagai pemilik suara di KLB," katanya.

Dia mengatakan agar tidak bias larinya uang negara sehingga tergunakan untuk penggalangan suara, maka KPK diminta harus ikut mengawasi.

"KPK harus ikut mengawasi. Jangan sampai uang negara digunakan untuk mobilisasi suara. Sudah menjadi rahasia umum sejak era Nurdin Halid pada 2003, Kongres PSSI beraroma money politic," katanya.

Baca Juga: Untuk Penguatan dan Pengembangan, PSSI Ingin Kerjasama dengan Asosiasi Sepak Bola China

Jumlahnya pun cukup besar, sebut Akmal.Tembus Rp500 juta sampai Rp1 miliar per suara. "Jangan sampai sepakbola Indonesia jadi sepakbola NPWP (Nomor Piro, Wani Piro)" katanya.