Wacana Legalisasi LGBT oleh Sejumlah Negara ASEAN, Anggota DPR: Jangan Sampai Terjadi di Indonesia

AYOMEDAN.ID -- Wacana sejumlah negara anggota ASEAN untuk melegalkan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) ditanggapi anggota DPR RI.

Diketahui sejumlah negara ASEAN seperti Singapura dan Vietnam akan melagalkan LGBT.

Hal itu setelah Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong menyebutkan akan menghapus undang-undang yang melarang seks sesama jenis.

Baca Juga: Sejumlah Negara ASEAN Legalkan LGBT, Begini Pesan Persis kepada Pemerintah Indonesia

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi VIII DPR RI, Nanang Samodra mengatakan agar hal itu jangan sampai terjadi di Indonesia.

"Wah, jangan dong, jangan sampai hal itu terjadi," kata Nanang, seperti dikutip Ayomedan.id dari Republika, Selasa 23 Agustus 2022.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu mengatakan partainya mempunyai slogan Nasionalis Religius. Karena itu partainya akan sangat menentang apabila ada usulan untuk melegalkan LGBT.

"Tugas kita justru harus menyadarkan mereka yang menyimpang untuk kembali kepada kehidupan normal. Ajaran agama manapun tidak ada yang membenarkan perilaku LGBT," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan Singapura akan mencabut undang-undang yang melarang seks gay, yang secara efektif membuatnya legal untuk menjadi homoseksual di negara kota itu.

Keputusan yang diumumkan oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong di TV nasional tersebut muncul setelah bertahun-tahun menjadi perdebatan sengit.

Singapura dikenal dengan nilai-nilai konservatifnya, tetapi dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak orang yang menyerukan agar undang-undang 377A era kolonial dihapuskan.

Singapura adalah tempat terakhir di Asia yang bergerak dalam hak-hak LGBT, setelah India, Taiwan dan Thailand.

Baca Juga: Lalai, Nakes di Banten Beri Obat Kadaluarsa kepada Balita

Sikap pemerintah sebelumnya adalah mempertahankan 377A, yang melarang seks antar laki-laki - tetapi juga berjanji untuk tidak menegakkan hukum dalam upaya untuk menenangkan kedua belah pihak.

Tetapi pada Minggu, 21 Agustus 2022 malam, Lee mengatakan akan menghapus undang-undang tersebut.