AYOMEDAN.ID--Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Tentang Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI (Timwas Perbatasan) Rachmat Gobel mengatakan pihaknya akan memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga sebagai salah satu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat hingga ke pelosok Indonesia.
"Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai episentrum pengembangan kawasan perbatasan negara dan juga pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagai gerbang terdepan wajah Indonesia," kata Gobel dalam pertemuan dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dan pihak terkait lainnya di Kantor PLBN Aruk, Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (12/8/2022).
Baca Juga: Legislator Minta Pertamina Blak-blakan Mengenai Stok Pertalite
Menurut Gobel, dalam mewujudkan harapan ini, semua pihak, baik BNPP, pemda dan kementerian terkait harus saling kerja sama dan komunikasi yang terus-menerus agar dapat menyelesaikan kendala di lapangan.
"Sebagai Ketua Timwas Perbatasan DPR RI, saya akan terus mengawasi dan memonitor seluruh kegiatan di wilayah perbatasan, khususnya kehidupan ekonomi yang berdampak bagi masyarakat setempat," jelasnya.
Khusus beberapa sarana dan prasarana yang dalam tahap pembangunan, seperti gudang, pasar maupun jembatan di wilayah perbatasan, Gobel berpesan, jika ada anggaran yang menemui kendala dalam pengajuan ke pemerintah pusat agar disampaikan, sehingga semuanya akuntabel dan transparan.
Dalam pertemuan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ferry Madagaskar menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat Kabupaten Sambas, di antaranya tentang pembangunan Rumah Sakit Vertikal di Kabupaten Sambas. Serta progres pelaksananaan Inpres Nomor 1 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Perbatasan.
“Pembangunan rumah sakit sangat penting, karena yang melintasi PLBN hampir setiap hari adalah orang Sambas maupun orang Kalbar yang melintas untuk pergi berobat ke Kuching, Malaysia, karena anggapan masyarakat pelayanan, pengobatan dan fasilitas di sana lebih baik,” katanya.
Baca Juga: Kurangi Over Kapasitas Lapas di Jambi, Komisi III Minta Aparat Hukum Terapkan Restoratif Justice