AYOMEDAN.ID -- Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menanggapi rencana pemerintah menaikan harga BBM Pertalite menjadi Rp 10 ribu.
Pemerintah sendiri berencana menikan harga BBM Pertalite sebesar Rp 10 ribu. Alasannya karena kenaikan harga minyak dunia dan kondisi APBN yang tidak lagi mampu menanggung subsidi.
Menurut Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal, kenaikan harga BBM lebih dari Rp 2 ribu per liter akan langsung berpengaruh pada inflasi dan juga menggerus daya beli masyarakat.
Baca Juga: Harga Minyak Mentah Dunia Naik, Harga BBM di Indonsia Ikut Naik
Dilansir Ayomedan.id dari Republika.co.id, Faisal mengungkapkan kenaikan harga Pertalite bisa menyebabkan inflasi 6-7 persen.
"Dampaknya ke inflasi akan sangat signifikan. Jika pemerintah mentargetkan inflasi di angka 4-5 persen, dengan kenaikan Pertalite inflasi bisa menembus 6-7 persen," ujar Faisal kepada Republika, Senin, 15 Agustus 2022.
Faisal juga menilai seharusnya kebijakan menaikan harga Pertalite ini tak diambil pemerintah. Sebab, menurut Faisal, APBN masih sangat cukup menambal subsidi, meskipun ada proyeksi kenaikan besaran subsidi.
Faisal mencatat APBN semester satu tahun ini surplus Rp 73 triliun. Lebih baik dibandingkan kondisi tahun lalu yang defisit Rp 270 triliun.
Tahun ini, target defisit APBN sebesar 4,85 persen. Namun dengan kondisi kenaikan harga komoditas yang menambah windfall profit defisit APBN diturunkan jadi 3,9 persen.
"Sebetulnya ruang APBN utk menambah subsidi masih ada. Kalau kemudian ada opsi menambah kuota subsidi, maka beban belanja subsidi akan bertambah, BBM khususnya. Tapi ini tidak lantas membuat APBN defisitnya melewati target," ujar Faisal.
Kalaupun masyarakat harus menelan pil pahit kenaikan harga Pertalite, maka menurut Faisal mestinya ini tidak dipukul rata. Menurut dia, pemerintah tetap harus memilih kelompok rentan untuk dilindungi.
Baca Juga: Goyang Kendaraan Saat Isi BBM Timbulkan Bahaya, Ini Penjelasannya
"Kalaupun naik semestinya jangan pukul rata, setidaknya dibedakan untuk sepedah motor, angkutan umum maupun angkutan barang," ujar Faisal.
Jika tidak adanya jaring pelindung ini, maka menurut Faisal daya beli masyarakat akan sangat terpengaruh. Dampaknya, akan memperburuk pertumbuhan ekonomi. Sebab, dengan kenaikan harga BBM, maka akan berdampak langsung pada inflasi.
Artikel Terkait
Yuk Kenali 10 Modus Pencucian Uang, Salah Satunya adalah Barter
Pemerintah akan Banjiri Maluku dan Papua dengan Minyak Goreng Hingga 3 Ribu Ton, Ini Kisaran Harganya
Kemenhub Terbitkan Aturan Baru Tarif Ojek Oline, Ini Besarannya
Sebelum Terjun, Simak Kapan Waktu Terbaik Investasi Emas
Volume Transaksi BNIDirect Lebih dari Rp 2.500 Triliun
Transaksi E-Katalog Lokal Pemko Medan Terbaik di Indonesia
Teks Pembawa Acara atau MC 17 Agustus saat Peringatan HUT RI ke-77
Buntut Pencurian di Alfamart, Jika Barang yang Dicuri Pelanggan Diganti Pegawai, Warganet Ancam Boikot Alfamar
Pencurian di Alfamart yang Berujung Intimidasi Terhadap Karyawannya, Begini Kata Sosiolog
Berantas Judi Online, Kapolri Perintahkan Jajarannya Tak Segan Tindak Tegas Para Bandar
Soal Opsi Pemberian Bonus untuk Timnas Indonesia U-16, Begini Kata Menpora
Pegawai Alfamart yang Menangkap Ibu-ibu Pengutil Coklat Bisa Dijerat UU ITE? Ini Penjelasan Pengamat
BMKG Perkirakan Gelombang Tinggi akan Terjadi di Perairan Jawa
Apa Arti Obstruction of Justice? Istilah yang Sering Muncul Dalam Pengungkapan Kasus Brigadir J
191 PNS Pemko Medan Diambil Sumpahnya, Bobby Nasution Minta Bekerja Ikhlas, Jujur dan Bertanggung Jawab
Bobby Nasution Kukuhkan Paskibraka Kota Medan 2022