Sanksi FIFA Bagi Indonesia Terulang? Ini Daftar 5 Dugaan Pelanggaran Jelang KLB PSSI 2023

Akmal merasa heran, agenda tersebut digelar bersamaan dengan masa pencalonan Zainudin yang mengarah jabatan wakil ketua PSSI periode 2023-2027.

"Setelah di Novotel Palembang pada 30 Januari sampai 1 Januari untuk voter Sumetera, lalu 3-5 Februari untuk voter se-Jawa di Hotel Pullman, Jakarta. Kini, giliran di Hotel Merusaka Nusa Dua, Bali, 10-12 Februari 2023 untuk wilayah Indonesia Timur," katanya.

Baca Juga: Minta Pemain Persib Bandung dan Persija Jakarta Dilepas, Shin Tae Yong Terkendala Latih Timnas Indonesia

5. Politik uang

Akmal menyinggung pula agenda yang digelar Menpora berkaitan adanya uang yang diberikan oleh penyelenggara FGD untuk para peserta agendanya.

Akmal menilai bahwa hal tersebut diduga sebagai tindakan politik uang. Dalam beberapa unggahannya yang lalu, Akmal bahkan meminta KPK turut mengawasi.

"Bahkan, ada uang negara yang digunakan untuk pengganti akomodasi dan transportasi. Sudah money politic," katanya.

Akmal mengatakan bahwa sanksi FIFA bisa diturunkan kepada Indonesia sebagaimana pada tahun 2015 karena masalah intervensi pemerintah.

Baca Juga: Ini 3 Kontroversi Shin Tae-yong: Tuntut Pemain Timnas Seperti Lionel Messi hingga Konflik dengan Persija

Negara-negara lain karena pokok masalah yang sama yang disanksi FIFA seperti India pada 15 Agustus 2022. "Hal sama pernah dialami Yunani, Kuwait, dan Brunei," jelas dia.

Akmal mengatakan bahwa harus ada klub yang berani melapor kepada FIFA seperti yang dilakukan Yesayas Octavianus.

Yesayas Octavianus merupakan calon wakil ketua umum dan anggota Exco PSSI. Dia melaporkan dugaan-dugaan manuver yang dilakukan sejumlah pejabat negara yang dinilai sudahoffside".