Selain itu, Akmal menduga bahwa syarat lima tahun aktif di sepakbola nasional di naungan PSSI turut dilanggar.
Dalam unggahannya yang lain, Akmal pernah menyentil nama Menpora Zainudin Amali dan Wakil Mendagri Jhon Wempi Witepo lantaran diduga tidak memenuhi syarat untuk lolos mencalon calon pejabat PSSI.
Begitu juga Arya Sinulingga yang membentuk Karo United, terhitung baru baru tiga tahun lahir sejak 28 Juli 2019 sehingga tidak pantas lolos menjadi pejabat PSSI.
"Syarat lima tahun aktif di sepakbola nasional dalam koridor PSSI sesuai Statuta pasal 38 ayat 4 yang dimanipulasi dan dibiarkan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan," kata dia.
3. Intervensi pemerintah
Terkait dugaan intervensi pemerintah, Akmal pernah menyinggungnya beberapa kali. Hal ini disebut Akmal menyalahi Statuta FIFA pada Pasal 14 dan 19, serta Statuta PSSI Pasal 7.
Dalam beberapa unggahan, Akmal menyontohkan hal tersebut dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang berambisi menjadi ketua umum PSSI.
Oleh tim sukses pencalonannya, nama Presiden Joko Widodo dijual. Erick disebut sebagai titipan istana. Hal ini digunakan untuk melobi voter.
Selain itu, Menpora Zainudin Amali yang dituding menyelenggarakan acara untuk suksesi voter, namun dikemas dengan acara atas nama negara.
"Intervensi pemerintah semakin kentara dengan manuver yang dilakukan Menteri BUMN, Erick Thohir, dan Menpora Zainuddin Amali, yang menyatakan mendapatkan restu dari Presiden Jokowi," katanya.
Baca Juga: Mau Lepas Jabatan Ketum PSSI, Iwan Bule Minta Klub Lepas Pemain untuk Dilatih Shin Tae Yong
4. Manuver politik
Akmal mengatakan terdapat dugaaan konsolidasi voter dengan menggunakan fasilitas negara seperti yang dilakukan Menpora.
Zainudin lewat kementeriannya mengadakan forum grup discussion tentang penyempurnaan Inpres Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Sepakbola Nasional.