Edy Rahmayadi tak Ingin Pengalaman 'Ribut' Terjadi di Pemilu Serentak 2024 Sumatera Utara

AYOMEDAN.ID - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi tak ingin pengalaman kurang baik pada pelaksanaan pemilu sebelumnya terjadi pada agenda Pemilu Serentak 2024.

Sumatera Utara sendiri menjadi salah satu provinsi yang akan diramaikan dengan agenda Pemilu Serentak 2024, berupa Pilkada, Pileg, dan Pilpres.

Karena itu, Edy meminta KPU dan Bawaslu Sumatera Utara mempersiapkan Pemilu Serentak 2024 secara matang. Dia tak ingin persiapan yang kurang merugikan masyarakat dan peserta pemilu.

“Yang sebelumnya, pemilu dilakukan secara terpisah masih ada yang ribut, tahun depan pemilu serentak, jadi persiapannya harus benar-benar matang," kata Edy saat menerima audiensi KPU fan Bawaslu Sumatera Utara di rumah dinasnya, Senin, 13 Februari 2023, menyadur portal berita resmi Pemprov Sumut.

Menurut Edy, persiapan harus secara sistematis, termasuk dari penganggaran penyelenggaraan pemilu. Dia menegaskan harus dilakukan secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kalau persiapan sudah dimulai, kita harus cepat karena September 2024 itu tidak lama lagi, apalagi soal anggaran, harus benar-benar sistematis dan cepat, tetapi sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Edy Rahmayadi.

Sementara itu, Ketua KPU Sumut Herdensi mengatakan, pihaknya telah mengajukan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp1,9 triliun.

Namun, karena Pemilu dilakukan serentak, menurutnya ada potensi berbagi anggaran dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Dilaksanakan di tahun yang sama, bulan yang sama dan hari yang sama berarti ada potensi sharing anggaran antara APBD Pemprov Sumut dan kabupaten/kota, mana item-item yang kira-kira bisa di sharing,” kata Herdensi.

Oleh sebab itu, KPU meminta Gubernur Sumut untuk memfasilitasi pertemuan dengan bupati dan walikota se-Sumut.

Menurut perhitungan KPU saat ini komposisi biaya Pemilu 2024 sekitar Rp700 miliar dari Pemprov Sumut dan Rp1,2 triliun dari kabupaten/kota.

“Kalau memang bisa sharing dengan kabupaten/kota maka anggaran dari Pemprov Sumut sekitar Rp700 miliar, sisanya Rp1,2 triliun dari kabupaten/kota, mudah-mudahan bisa sharing dengan kabupaten/kota,” kata Herdensi.