BKKBN RI Jelaskan Penyebab 1,1 Juta Keluarga di Sumatera Utara Berisiko Stunting

AYOMEDAN.ID - Sebanyak 1,1 juta atau lebih rinci mencapai 1.166.929 keluarga di Provinsi Sumatera Utara berisiko terkena stunting.

Berdasarkan penjelasan WHO seperti dikutip dari keterangan laman yankes.kemkes.go.id, stunting adalah kondisi pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan seseorang menurut usia.

Hal ini dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak memadai dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 HPK.

“Kami mencatat di Sumut ada sebanyak 1.166.929 keluarga berisiko stunting di Sumut," terang Sekretaris Utama BKKBN RI Tavip Agus Rayanto, menyadur keterangan resmi Pemprov Sumut, Rabu, 8 Februari 2023.

Baca Juga: Mengenal SIDUTA, Aplikasi Pemko Medan yang Bantu Kurangi Angka Pengangguran di Ibu Kota Sumatera Utara

Menurut dia, berisiko bukan berarti keluarga tersebut bakal terkena stunting. Namun berbagai pihak memnag harus memberikan perhatian lebih.

"Dari data nasional ini kita lihat, kita pilih dan definisikan siapa yang menjadi sasaran stunting maka dipersempit lagi,” ujar Tavip.

Dia mempersempit jumlah tersebut dan menerangkan sebanyak 214.075 keluarga memiliki baduta (balita usia 0-23 bulan).

Kemudian 512.502 keluarga memiliki balita (usia 24-59 bulan), 199.412 keluarga tidak memiliki sumber air minum layak, 247.878 keluarga tidak memiliki jamban layak.

Baca Juga: 85 Persen Jadi Pengaruh Sumatera Utara, Bobby Nasution: Kota Medan Akan Lumpuh Jika Tak Ada Penyuplai Pangan

Ditambah dengan Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan 4T (Terlalu Muda Menikah, Terlalu Tua Saat Hamil, Terlalu Banyak Anak, Terlalu Dekat Jarak Kehamilannya).

“Ada sebanyak 771.218 Pasangan Usia Subur yang terlalu banyak anak di Sumatera Utara, 35.872 pasangan yang terlalu dekat jarak kehamilannya, 489.789 pasangan yang hamil terlalu tua dan 9.137 pasangan terlalu muda,” katanya.

Penurunan angka stunting ini, lanjut Tavip, tidak akan sulit bila dipecahkan bersama-sama oleh 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumut dengan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.

Khususnya yang menyangkut nutrisi asupan gizi, pola asuh yang benar, dan lingkungan serta sanitasi yang sehat. “Kalau ini dikeroyok 33 kabupaten/kota tidak akan berat,” ujarnya.