Setelah Data Simcard, Kini 150 Juta Data Penduduk dari KPU Diduga Bocor

AYOMEDAN.ID—Setelah data simcard pengguna Indonesia bocor, kini giliran data penduduk di Komisi Pemiluhan Umum (KPU) juga diduga terjadi kebocoran. Data penduduk yang diduga bocor di KPU sekitar 150 juta orang.

Bocornya data penduduk di KPU didga kuat dijual hacker seharga Rp 74 juta. Hal ini tentu membuat masyarakat khawatir, karena dat tersebut bisa saja jatuh ke tangan yang tidak bertanggungjawab.

Jika ini terjadi, maka masyarakat tidak bisa melakukan apapun selain menunggu nasib baik.

Baca Juga: Kenaikan Harga BBM Dongkrak Tarif Bus Kelas Ekonomi

Melansir dari www.suara.com Sebanyak 150 juta data orang Indonesia diduga bocor. Insiden ini diduga berasal dari database Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kebocoran data ini disebar oleh Bjorka, hacker yang juga membobol 1,3 miliar nomor HP beberapa hari lalu. Data ini disebar di situs breached.to pada 6 September 2022.

Deskripsi menuliskan kalau 105 juta data penduduk Indonesia itu memiliki ukuran hingga 20GB, yang diperkecil (compress) menjadi 4GB. Kebocoran data itu terjadi pada September 2022.

Baca Juga: Hotman Paris Turun Gunung Bantu Tangani Kasus Pelecehan Seksual Anak SD di Kota Medan

Adapun kategori datanya mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, usia, alamat, hingga status disabilitas.

Saat dicek, Bjorka memang memperlihatkan beberapa sampel data sesuai kategori tersebut. Tertulis kalau domisili penduduk ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Bahkan Bjorka juga memberikan sampel data sebanyak 2 juta yang bisa diunduh gratis dalam link yang ditautkan. 150 juta data penduduk Indonesia itu pun turut dijual seharga 5.000 Dolar AS atau Rp 74,6 juta.

Baca Juga: Di Pematangsiantar Ada SPBU Vivo yang Viral Gegara Jual BBM Murah? Begini Cara Cek Lokasinya

Sementara itu Pratama Persadha selaku pakar keamanan siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) mengatakan kalau kebocoran data itu valid. Tapi ia masih meragukan apakah data itu memang berasal dari KPU.

"Datanya valid. Tapi sumbernya dari mana, masih belum terverifikasi mas," kata Pratama saat dikonfirmasi Suara.com via pesan singkat, Rabu (7/9/2022).