AYOMEDAN.ID—Pemerintah akan melakukan evaluasi harga BBM bersubsidi. Hal ini dilakukan agar pbeban APBN tidak terlalu berat.
Jika harga BBM jenis Pertalite dan Solar tidak dinaikan, maka pemerintah akan menanggung beban APBN yang sangat besar. Rencana ini merespon harga minyak mentah dunia yang terus naik.
Melansir dari republika.com, Tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual pertalite dan solar dan berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi. Hingga saat ini, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 502 triliun.
Baca Juga: Terungkap! Inilah Penyebab Perceraian Sule dengan Nathalie Holscher
Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp 550 triliun pada akhir tahun. Merespons situasi ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi tersebut.
“Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Tapi untuk diketahui, Harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia. Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume. Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," ujar Luhut dalam keterangan resmi, Ahad (21/8/2022).
Baca Juga: Rektor Unila yang Ditangkap KPK Mematok Harga Fantastis untuk Mahasiswa Baru, Segini Nominalnya
Namun demikian, Luhut melanjutkan, pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat berhati-hati. Perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi. Hal tersebut menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.
“Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi,” lanjut Luhut.
Baca Juga: Beli BBM Pakai Uang Kertas Baru Ditolak Pihak SPBU, Warga Ini Ungkap Alasannya
Dalam upaya mengurangi subsidi dan kompensasi energi ini, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah lain seperti percepatan B40 dan adopsi kendaraan listrik.
“Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," ujarnya.
Baca Juga: Polisi Amankan Rekaman CCTV dari TKP Penusukan Purnawirawan TNI