AYOMEDAN.ID--Penggunaan aplikasi MyPertamina saat membeli pertalite mendapat kritik dari pakar. Masyarakat harus mendowload terlebih dahulu aplikasi MyPertamina di Google Play Store.
Selain membeli pertalite menggunakan aplikasi MyPertamina, pembayarannya pun menggunakan transaksi digital.
Program ini tengah diujcobakan di beberapa wilayah di Indonesia. Melansir dari suara.com.
Baca Juga: 20 Link Twibbon Hari Koperasi Nasional Ke-75 Tahun 2022, Lengkap dengan Sejarah Singkat dan Temanya
Pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi meminta pemerintah hanya menyediakan BBM Subsidi jenis Pertalite untuk kendaraan sepeda motor dan angkutan umum.
"Pertalite perlu pembatasan untuk menurunkan beban subsidi di APBN. Kriteria pembatasan dibuat sederhana dan operated di SPBU, tanpa MyPertamina," ujarnya.
Menurut dia, aplikasi MyPertamina saat ini masih belum tepat untuk diterapkan mengingat infrastruktur digital masih belum memadami, serta faktor gagap teknologi.
Skema distribusi BBM subsidi yang langsung menyasar subjek penerima akan mudah diterapkan saat proses pengisian di SPBU. Skema ini juga dinilai mampu meredam peralihan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
Baca Juga: SIM Keliling Medan Selasa, 12 Juli 2022
"Premium dihapuskan, alasannya meski volume kecil dan distribusi hanya di luar Jamali (Jawa, Bali, dan Madura), tapi impor dan subsidi content cukup besar," kata Fahmy dikutip dari Antara.
Pertamina sendiri sebelumnya mengatakan, pemulihan ekonomi pascapandemi melandai telah berdampak terhadap peningkatan mobilitas masyarakat, sehingga tren penjualan BBM dan elpiji ikut naik.
Jika tren ini terus berlanjut, maka konsumsi BBM subsidi akan melebihi kuota. Pemerintah sedang melakukan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkhusus mengenai kriteria kendaraan yang berhak menggunakan BBM subsidi.
Baca Juga: Hujan Berjam-jam Paksitan Terendam Banjir
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan pihaknya harus menjaga kuota BBM subsidi agar tidak melebih kuota yang ditetapkan oleh pemerintah.