AYOMEDAN.ID--Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, pemerintah harus siap menghadapi krisis BBM subsidi jenis Pertalite.
Ia juga menyoroti mengenai besarnya dana subsidi yang digelontorkan pemerintah untuk Pertalite, sementara di lapangan penggunannya tidak tepat sasaran.
Menurutnya, subsidi yang besar tentu menjadi beban yang berat bagi pemerintah. Ini harus disikapi dengan bijak, agar tidak merugikan masyarakat.
Baca Juga: Shio Sabtu 13 Agustus 2022, Kelinci Harus Bisa Menghadapi Semua Persoalan
Pada pekan-pekan ke depan, Pertalite diprediksi akan semakin langka. Ketua DPR, Puan Maharani pun mengingatkan pemerintah agar menyiapkan diri menghadapi krisis pertalite. BBM bersubsidi ini sudah membebani APBN dan perlu rencana cadangan (contingency plan) dalam penyalurannya.
“DPR berharap pemerintah bergerak cepat menyiapkan contingency plan saat kuota pertalite benar-benar kritis,” seru Puan dalam siaran persnya, Kamis (11/8/2022).
Dikatakannya, konsumsi pertalite sudah mendekati batas kuota subsidi yang ditetapkan pemerintah, yaitu 23,05 juta kiloliter (KL). Cadangan yang ada diperkirakan hanya bisa disalurkan hingga September 2022. Hingga Juli lalu, konsumsi pertalite sudah mencapai 16,8 juta KL.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Medan Sabtu 13 Agustus 2022, Cerah dan Cerah Berawan
Tingginya konsumsi Pertalite terjadi akibat BBM jenis premium ditiadakan. Untuk itu, lanjut Puan, contingency plan perlu dibarengi dengan penambahan anggaran subsidi BBM bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan.
“Apalagi di sejumlah daerah sudah terjadi kelangkaan pertalite dan menyulitkan masyarakat,” ucap politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Ia lalu mengimbau pemerintah tidak mendiamkan fakta ini, agar masyarakat kelas menengah ke bawah bisa tetap mengakses BBM bersubsidi.
Baca Juga: Renungan Harian Kristen Sabtu 13 Agustus 2022, Bekerjalah Dengan Setia
“Tentunya, ini akan memberatkan masyarakat kecil, terutama yang mata pencahariannya sangat bergantung pada BBM jenis pertalite. Perlu ada langkah extra ordinary untuk mengatasi krisis pertalite,” sebut Puan.
Di sisi lain, subsidi BBM sebenarnya sudah menyedot APBN hingga Rp502 triliun dan terancam membengkak sebab angka konsumsi pertalite diprediksi akan bertambah. Mantan Menko PMK itu pun mendorong agar program pembatasan pembelian BBM bersubsidi segera dilaksanakan.