AYOMEDAN.ID - Sejumlah calon pejabat PSSI periode 2023-2027 disebut sudah memanipulasi data dalam proses verifikasi pencalonannya.
Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali mengatakan bahwa KLB PSSI digelar pada 16 Februari nanti, namun sudah banyak pelanggaran.
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan Statuta PSSI. Termasuk di antaranya pemilihan Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP).
KP dan KBP bertugas memfasilitasi agenda pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, hingga anggota komite eksekutif.
Baca Juga: Belum Juga Digelar, KLB PSSI Disebut Banyak Pelanggar Statuta PSSI
Namun menurut Akmal, orang-orang yang dipilih mengisi komite tersebut tidak independen sehingga melanggar Pasal 64 pada Statuta PSSI.
Pasal tersebut menyinggung bahwa anggota KP dan KBP bukan pengurus PSSI, Asprov, Askab, Askot, pengurus klub.
"Bahkan orang yang sedang bermitra bisnis dengan PSSI tidak boleh jadi KP dan KBP," terang dia, menyadur Instagram Akmal Marhali lewat akun @akmalmarhali20, dikutip AyoMedan.id, Selasa, 7 Februari 2023.
"Faktanya, Amir Burhanudin, pengurus Asprov dan Klub. Begitu juga Sudarmadji. KP dan KBP yang melanggar Statuta melemahkan legitimasi siapapun yang akan terpilih. KLB PSSI sudah cacat dari awal," terang dia.
Pelanggara Statuta PSSI lainnya terjadi pada penetapan daftar calon sementara ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota exco.
Pada Pasal 38, disyaratkan bahwa calon harus minimal lima tahun aktif di sepakbola dalam koridor PSSI.
Namun pada proses seleksinya, pasal tersebut menjadi pasal karet lantaran terdapat bakal-bakal calon yang tidak sesuai kualifikasi aturan, namun lolos.
Dia mencontohkan hal tersebut terjadi pada Menpora Zainudin Amali yang mencalonkan sebagai wakil ketua umum PSSI. Begitu juga dengan Jhon Wempi Witepo dan Arya Sinulingga.