AYOMEDAN.ID--Untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta kepada seluruh pihak terkait, termasuk jajaran di bawahnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan ketersediaan anggaran dan data pemilih.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi usai rapat koordinasi persiapan Pilkada Serentak 2024 bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Kamis (18/8).
Baca Juga: Bobby Nasution Minta Warganya Tak Takut Laporkan Pungli
"Anggaran biaya sudah harus disiapkan mulai tahun 2023, tidak boleh terlambat," kata Edy Rahmayadi.
Edy juga mengingatkan, agar proses penganggaran dana Pilkada jangan dilakukan secara mendadak, karena akan banyak biaya operasional yang diperlukan. Begitu juga kepastian data pemilih, harus dipersiapkan jauh hari.
"Pemilih tetap harus di-clear-kan, jangan sampai ada pemilih ganda," kata Edy, sembari mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap netral pada Pemilu maupun Pilkada serentak.
Baca Juga: Terbukti Lakukan Obstruction of Justice Kasus Brigadir J, Enam Polisi Ini Belum Ditetapkan Tersangka
Ketua KPU Sumut Herdensi berharap, Pemprov dan Pemkab/Pemko untuk segera membahas persiapan anggaran yang akan dihibahkan untuk Pilkada serentak.
Termasuk adanya potensi sharing anggaran antara Pemprov dengan Pemkab/Pemko, lantaran ada keperluan yang sama.
"Dengan begitu banyaknya tahapan yang kami mulai tahun 2023, kami diminta KPU RI untuk menyegerakan pembahasan anggaran dengan Pemprov maupun kabupaten/kota," katanya.
Baca Juga: Tinjau Warga Terdampak Banjir di Medan, Bobby Nasution Minta Cari Akar Masalah dan Segera Atasi
Terkait data pemilih, Herdensi mengungkapkan, masih ada potensi pemilih ganda. Pemilih ganda antarprovinsi potensinya masih cukup besar, yakni sekitar 238 ribu pemilih.
Pemilih ganda antarkabupaten/kota sekitar 232 ribu, antarkecamatan ada 22 ribu, dan antarkelurahan 28 ribu. Ditargetkan pembersihan data pemilih dimulai Oktober 2022 dan selesai Juni 2023.