SEMUA TENTANG MEDAN
 

Relawan Masalahkan Wacana Jokowi Presiden 3 Periode

Minggu, 20 Juni 2021
PENULIS suara.com    EDITOR Ananda M. Firdaus
Presiden Joko Widodo. (Instagram)  

JAKARTA, AYOMEDAN.ID -- Wacana Joko Widodo (Jokowi) melaju menjadi presiden 3 periode yang digaungkan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi - Prabowo (Jokpro) ditolak oleh sejumlah relawan pendukung Jokowi.

Misalnya Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer alias Noel menolak gagasan Seknas Jokpro yang dinilai sesat dan menjerumuskan.

"Pertama kita melihat gagasan 3 periode ini gagasan sesat. Karena ini gagasan yang tidak menghargai perjuangan kami aktivis 98 yang membatasi kekuasaan presiden," kata Noel, dikutip dari Suara.com, Minggu, 20 Juni 2021. 

Menurut, Noel, Jokowi sedari awal telah tegas menolak adanya wacana jabatan presiden tiga periode. Dia meyakini Jokowi akan konsisten dengan pernyataannya lantaran menghormati konstitusi, perjuangan reformasi dan demokrasi.

"Kita relawan JoMan tegak lurus mengawal apa yang sudah disampaikan Presiden Jokowi menolak gagasan 3 periode," katanya.

Meskipun, lanjut Noel, banyak 'brutus-brutus' atau pengkhianat yang hendak menjerumuskan Jokowi dengan mendorong sebagai calon presiden tiga periode.

"Kami tidak punya keraguan untuk hal itu. Walaupun kita lihat di sekelilingnya brutus-brutus ini selalu mendorong presiden tiga periode. Ini kan kepentingan brutus, bukan kepentingan rakyat dan Jokowi," pungkasnya.

AYO BACA: Rizal Ramli Ragu Jokowi tak Tertarik Jabatan Presiden 3 Periode

Sementara Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas mengajak semua pihak agar tidak mendorong-dorong Jokowi untuk menjabat presiden tiga periode, sebab Jokowi menurutnya mematuhi konstitusi. 

Umbas menegaskan berdasarkan Pasal 7 UUD 1945, presiden dan wakil presiden (wapres) memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dengan demikian, kata dia, presiden dan wapres dapat menjabat paling lama 10 tahun dalam dua periode.

Umbas berharap para pihak yang mengusulkan Jokowi kembali menjabat presiden agar memahami konstitusi. Menurut dia, Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan, sangat menghormati konstitusi.

Umbas menyebut wacana menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode sangat tidak relevan digaungkan di tengah pandemi Covid-19. Menurut Umbas, semestinya seluruh pihak bahu-membahu dalam menekan laju penyebaran Covid-19.

Menurut Umbas apabila Jokowi memang berniat maju Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2024, maka MPR segera bersidang untuk mengamendemen UUD 1945.

Fakta di lapangan, kata Umbas, fraksi-fraksi di MPR telah menyampaikan tidak akan mengubah ketentuan Pasal 7 UUD 1945 terkait pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode.

Umbas pernah dipercaya menjadi ketua Panitia Silaturahmi Nasional (Silatnas) Relawan Jokowi pada 2016. Silatnas yang dihadiri langsung Jokowi, kala itu, momentum pertama kali seluruh relawan mencanangkan gerakan “Jokowi Dua Periode”.

"Waktu itu aja ketika kami gaungkan gerakan itu, beliau sampaikan tidak relevan, masih fokus kerja dulu karena baru mau dua tahun menjabat. Intinya beliau tidak haus kekuasaan lah," kata Umbas.

Umbas menyatakan Jokowi sudah berkali-kali merespons isu tersebut dan tegas menolak. Hal ini semestinya dapat dipahami oleh para pihak yang seolah-olah ingin menjerumuskan Jokowi untuk mengkhianati amanat reformasi.

Sementara itu, terkait amandemen UUD 1945, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pernah menegaskan partainya hanya menginginkan amendemen UUD 1945 terbatas dan tidak sampai membahas soal perubahan masa jabatan presiden. Hasto pada 2019 lalu, menilai masa jabatan presiden dua periode atau sepuluh tahun masih ideal.

“Sikap PDIP soal amandemen terbatas hanya terkait haluan negara mengingat bangsa ini memerlukan direction untuk menuju kepada apa yang kita mimpikan sebagai masyarakat adil dan makmur. Kami tidak sependapat (penambahan masa jabatan), karena semangat reformasi telah membatasi jabatan presiden sebanyak 2 periode paling lama,” ujarnya. 

AYO BACA: Mahfud MD Bantah Wacana Jabatan Presiden 3 Periode

Seknas Jokpro 2024

Sekretariat nasional (Seknas) Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 resmi dibentuk sejumlah relawan di jalan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 19 Juni 2021. Gerakan ini direncanakan bakal melakukan deklarasi pada 4 atau 5 bulan ke depan.

Ketua Umum Jokpro 2024, Baron Danardono mengatakan, pihaknya bakal mendeklarasikan diri kalau sudah melebarkan sayap hingga ke seluruh provinsi. Karena itu mereka harus menunggu beberapa bulan untuk akhirnya bisa berdeklarasi.

"Insyaallah nanti 5 atau 4 bulan kita bisa berjumpa di acara deklarasi ketika Jokpro ini ada di 34 provinsi dan kurang lebih minimum 300 kabupaten/kota baru kita akan deklarasi," kata Baron.

Karena itu pula, Ketua Dewan Penasihat Jokpro 2024, M Qodari atau lebih dikenal sebagai Direktur Eksekutif Indo Barometer mengungkapkan kalau acara yang digelar pada Sabtu hanya sebatas syukuran pendirian seknas. Dalam sambutannya ia enggan menyebut sebagai penggagas komunitas JokPro 2024.

Karena ia mengklaim kalau terbentuknya komunitas tersebut menjadi gagasan dari masyarakat Indonesia.

Adapun alasan khusus menduetkan Jokowi dengan Prabowo di Pemilihan Presiden 2024 ialah untuk menghilangkan adanya polarisasi esktrem yang selama ini sudah terbentuk di masyarakat.

"Di mana perbedaan-perbedan itu menjadi katakanlah perkelahian di masyarakat. kita ingin mencegah itu," tuturnya.

AYO BACA: Jokowi Presiden 3 Periode, Mungkinkah?

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono mengungkapkan pihaknya sangat mendukung Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya untuk 1 periode lagi. Menurutnya akan menjadi bahaya apabila pembangunan yang selama ini sudah dijalankan Jokowi kemudian terhenti karena pimpinannya sudah berganti.

"Ini kalau dipotong bahaya nanti kaya pertamina, kita mulai dari nol lagi," kata Ivan.

TAG TERKAIT

BERITA TERKAIT