SEMUA TENTANG MEDAN
 

Pemerintah Tiadakan Mudik Lebaran 2021

Jumat, 26 Maret 2021
PENULIS Republika.co.id    EDITOR Ananda M. Firdaus
Mudik lebaran idulfitri 2021 ditiadakan oleh pemerintah. Kebijakan ini dilakukan agar program vaksinasi Covid-19 dapat berlangsung optimal. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)  

JAKARTA, AYOMEDAN.ID -- Mudik lebaran idulfitri 2021 ditiadakan oleh pemerintah. Kebijakan ini dilakukan agar program vaksinasi Covid-19 dapat berlangsung optimal.

"Sesuai arahan Presiden dan rapat koordinasi menteri terkait pada 23 Maret 2021 di kantor Kemenko PMK serta hasil konsultasi dengan Presiden, ditetapkan tahun ini mudik ditiadakan," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy, mengutip Republika, Jumat (26/3/2021).

AYO BACA: Istri Anda Suka Mendesah dan Merintih Saat Berhubungan intim? Ini Manfaatnya 
AYO BACA: Penenun Ulos Toba Sempat Pesimistis Gegara Pandemi Covid-19

Keputusan tersebut berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021 bagi seluruh masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri.

Harapannya, kata Muhadjir, dengan peniadaan libur mudik, Program Vaksinasi Nasional bisa sesuai yang diharapkan.

Sejumlah pertimbangan mudik ditiadakan, di antaranya kontribusi kebijakan libur panjang pada angka penularan dan kematian masyarakat serta tenaga kesehatan akibat Covid-19 yang relatif tinggi.

"Seperti saat Natal dan Tahun Baru tingginya BOR (bedoccupancyrate) rumah sakit sehingga diperlukan cara antisipasi," katanya.

AYO BACA: Bila Piala Menpora Lancar, PSSI Harap Liga Indonesia Digulir Tahun Ini
AYO BACA: Cara Cek Pelanggaran yang Kita Lakukan saat Kena Tilang Elektronik

Keputusan itu juga sejalan dengan kebijakan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, penguatan protokol kesehatan, hingga vaksinasi.

"Cuti bersama Idul Fitri sehari tetap ada, tapi tidak ada aktivitas mudik," katanya.

Rapat dihadiri oleh sejumlah perwakilan kementerian terkait, di antaranya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, TNI-Polri, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

AYO BACA: Pengamat: CCTV Mobile Maksimalkan Kinerja Tilang Elektronik 
AYO BACA: Pemeras Video 14 Detik Gabriella Larasati Diringkus di Medan, Ngakunya Cuma Iseng 

TAG TERKAIT

BERITA TERKAIT