SEMUA TENTANG MEDAN
 

Tujuan Awal KLB Selamatkan Popularitas Demokrat yang Anjlok Sejak 2009

Jumat, 12 Maret 2021
PENULIS Aini Tartinia    SOURCE Ayojakarta.com    EDITOR A. Dadan Muhanda
Darmizal selaku penggagas KLB Demokrat (Tangkapan Layar Mata najwa)  

AYOMEDAN.ID-- Buntut dari terpilihnya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara nampaknya membuat kisruh di tubuh partai.

Pasalnya, setelah Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, ada dua kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. Moeldoko terpilih sebagai Ketum versi KLB Sibolangit, sedangkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menjabat sebagai Ketum Partai Demokrat versi Musyawarah Nasional (Munas) yang dilakukan pada 2020 yang lalu.

Lantas, tujuan dari pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Sibolangit ersebut hingga membuat Moeldoko yang terpilih menjadi Ketum meski bukan sebagai kader partai jadi pertanyaan publik. Hal ini akhirnya dijawab oleh mantan politikus Partai Demokrat, Darmizal selaku penggagas KLB Demokrat menjelaskan beberapa alasan terkait pelaksanaan kegiatan yang dicap ilegal itu.

Menurutnya, nama Partai Demokrat selama ini cenderung menurun sejak 2009 silam. Oleh karena itu, Darmizal mengatakan KLB Demokrat itu dilaksanakan agar kepercayaan publik terhadap partai biru berlambang mercy tersebut kembali menjadi naik 

"KLB ini perlu dilaksanakan karena untuk menyelamatkan nama Partai Demokrat yang selama ini trennya cenderung menurun," ujar Darmizal saat diwawancarai oleh Najwa Sihab, disiarkan dari kanal YouTube Najwa Shihab pada Kamis (11/3/2021).

Selain itu, Darmizal juga mengatakan bahwa KLB Demokrat dipandang perlu karena sebagai langkah bagi para kader-kader partai yang berada di daerah untuk segera bangkit dari kezaliman mereka. 

Lanjut dia, kezaliman yang dimaksud yakni para kader anggota DPRD Tingkat I dan II Kabupaten/Kota diwajibkan untuk melakukan setoran langsung ke Bendahara Umum DPP Partai Demokrat.

Lantas, ungkapan yang disampaikan Darmizal atas setoran tersebut langsung dibantah oleh Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat, yakni Hinca Panjaitan. Ia menyatakan, kalimat yang disampaikan Darmizal terkait setoran itu tidak benar.

Selain itu, Hinca juga mengatakan dalam Undang-Undang partai politik menyatakan dengan jelas bahwa, seluruh kader partai diwajibkan untuk membayar iuran.

"Seluruh kader-kader partai politik juga semuanya wajib bayar iuran," ujar Hinca.

"Jadi, jangan main asal tuduh-tuduh saja, karena saya yang membuat itu," katanya menambahkan.

TAG TERKAIT

BERITA TERKAIT